Pemprov Sumbar Dukung UNP Buka Prodi PGSD di Kepulauan Mentawai

PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menyambut baik rencana dibukanya program studi (Prodi) di Luar Kampus Utama Universitas Negeri Padang (PSDKU UNP) di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Langkah tersebut, kata Mahyeldi, bisa menjadi solusi bagi sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Baca juga: Kementerian PPPA Siap Berkolaborasi Dengan Puluhan Organisasi Pelajar dan Mahasiswa  Kawal UU TPKS

PSDKU yang akan dibuka UNP di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Menurutnya, program tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pertama, terbatasnya jumlah tenaga pendidik (tendik) atau guru yang mau mengabdi di daerah tersebut dan yang kedua, jauhnya jarak antara fasilitas pendidikan dengan pemukiman masyarakat.

Baca juga: Diduga Mahasiswi UIN Suska Riau Mesum saat Kuliah Umum, ini Tanggapan Rektor Pekanbaru

“Hadirnya PSDKU UNP, saya rasa akan menjadi salah satu solusi untuk penguatan sektor pendidikan di Mentawai. Selama ini yang menjadi permasalahan utama adalah, jumlah tenaga pendidik yang terbatas dan akses fasilitas pendidikan yang jauh, ” katanya, Jumat (23/2/2024).

Lebih lanjut ia mengatakan, ke depan anak-anak Mentawai tidak lagi harus ke Kota Padang untuk mengenyam pendidikan tinggi karena di sana sudah ada.

Baca juga: Kadisdikbud Rohil: Siswa SD dan SMP Libur Selama 12 Hari

Selain itu, para lulusan PGSD itu nantinya juga bisa diserap sebagai tenaga pendidik, sehingga Kepulauan Mentawai tidak lagi terbelenggu oleh terbatasnya tenaga pendidik yang mau mengabdi di daerahnya.

“Artinya banyak keuntungan yang didapat Mentawai dengan dibukanya PSDKU UNP untuk Prodi PGSD ini, ” katanya.

Baca juga: Pengertian Blog, Struktur Umum dan Jenisnya

Pembukaan PSDKU UNP tersebut, juga sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang tertuang jelas dalam program unggulan tahun 2021 hingga 2026 untuk menghadirkan pemerataan pendidikan di Sumbar.

Pembukaan PSDKU UNP itu akan diresmikan Gubernur Mahyeldi pada Rabu (29/2/2024) mendatang. Bersamaan dengan digelarnya rapat koordinasi lintas instansi yang digagas Pemprov Sumbar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (rdr)

Baca juga: Kesejahteraan di Asia dalam Studi Kasus Pengasuhan Anak